Jakarta – Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Bersatu Republik Indonesia, Rudi Samori, menyuarakan desakan keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Ia menilai penyelesaian kasus ini belum menyentuh aktor utama yang bertanggung jawab, meskipun sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.
“PON XX Papua sudah berakhir, tetapi masalahnya masih jauh dari selesai. Penegakan hukum jangan hanya menangkap pelaku level bawah. Kepala sebagai pengambil keputusan utama harus diungkap dan dijadikan tersangka,” kata Rudi dengan nada tegas.
Menurut Rudi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi isu yang sangat penting, terutama mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk menyukseskan PON XX Papua. Ia mengingatkan, alokasi dana negara untuk PON ini seharusnya tidak hanya mendukung penyelenggaraan olahraga, tetapi juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendukung penuh PON sebagai ajang nasional yang membanggakan. Namun, ini harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang transparan. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pembangunan Papua dan olahraga justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.
Kekhawatiran Akan Dampak Kepercayaan Publik
Rudi juga mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum dapat semakin merosot. “Kasus ini berisiko mencederai kepercayaan rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti pada pelaku kecil. Ini tentang keadilan dan integritas pemerintah,” ujarnya.
Ia pun menegaskan komitmen Laskar Pemuda Merah Putih Bersatu RI untuk mengawasi proses pengungkapan kasus ini hingga tuntas. Organisasi tersebut, katanya, akan terus mendorong pemerintah dan KPK agar memprioritaskan transparansi dalam kasus ini.
Dana Besar, Dugaan Masalah Besar
Sebagai informasi, PON XX Papua yang digelar pada Oktober 2021 menghabiskan anggaran yang sangat besar, mencakup pembangunan infrastruktur dan biaya penyelenggaraan. Namun, setelah acara berakhir, muncul berbagai laporan tentang dugaan penyelewengan dana yang kini tengah diusut oleh aparat penegak hukum.
Rudi berharap KPK tidak hanya mengusut kasus ini secara formalitas, tetapi benar-benar mengungkap akar masalah. “Jika PON XX hanya meninggalkan catatan buruk, ini akan menjadi noda dalam sejarah olahraga Indonesia. Padahal, seharusnya PON menjadi momentum kebangkitan nasional di bidang olahraga,” pungkasnya.
Desakan ini menjadi pengingat penting bagi aparat hukum untuk tidak main-main dalam menangani kasus yang menyangkut dana publik. Dengan tegas, Rudi menutup pernyataannya: “Kami ingin warisan PON XX adalah kebanggaan, bukan kekecewaan.”
