Oleh: Iwan Keliwar, S.Sos (Mantan Ketua KPUD Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua)
Jayapura – Papua sebagai Ujung Tombak Demokrasi
Pemilu 2024 menjadi momen penting bagi Papua, bukan hanya sebagai bagian dari proses demokrasi nasional, tetapi juga sebagai ujian nyata dalam memperkuat otonomi khusus (otsus) di Bumi Cenderawasih. Sebagai mantan Ketua KPUD Kabupaten Sarmi, saya menyaksikan langsung bagaimana kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Papua sering kali dipengaruhi oleh tantangan geografis, sosial, dan budaya yang unik.
Namun, di tengah berbagai tantangan ini, pemilu juga membawa harapan. Dengan penguatan otsus, Papua memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakatnya tidak hanya terwakili secara formal, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu
Pemilu di Papua menghadapi tantangan yang tidak ringan. Faktor geografis menjadi kendala utama, di mana banyak daerah terpencil sulit dijangkau logistik pemilu. Selain itu, konflik sosial-politik yang masih membayangi beberapa wilayah sering kali memperkeruh proses demokrasi.
Belum lagi, tingginya ketergantungan pada sistem noken di beberapa daerah menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan validitas suara masyarakat. Walaupun sistem ini diakui secara hukum, apakah benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat atau justru menjadi celah bagi manipulasi politik?
Otonomi Khusus: Peluang atau Beban?
Pemilu 2024 juga menjadi ujian bagi keberlanjutan otsus Papua. Setelah diberlakukannya UU Otsus Papua yang baru, masyarakat Papua menaruh harapan besar pada keberlanjutan pembangunan berbasis lokal. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Banyak pihak mempertanyakan, apakah pemilu kali ini mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar memahami semangat otsus, atau justru kembali terjebak dalam politik transaksional yang sering terjadi?
Otsus bukan hanya soal dana yang digelontorkan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk membangun Papua yang lebih inklusif. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat Papua untuk menilai, memilih, dan mengawal pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Meskipun berbagai tantangan menyelimuti, saya tetap optimis bahwa pemilu 2024 bisa menjadi momentum bagi Papua untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengawasan yang ketat dari penyelenggara, serta komitmen kuat dari pemerintah dan aparat keamanan, Papua bisa menunjukkan bahwa demokrasi dan otonomi dapat berjalan berdampingan.
Rakyat Papua menginginkan masa depan yang lebih baik, dan pemilu adalah salah satu jalan untuk mencapainya. Namun, untuk itu, perlu komitmen semua pihak agar proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan damai.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh pemilu semata, tetapi oleh bagaimana kita, sebagai bangsa, memastikan bahwa otonomi yang diberikan benar-benar bermakna bagi masyarakat Papua.
Salam Demokrasi
