Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis tuduhan adanya praktik kerja paksa dalam industri hilirisasi nikel di Indonesia. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas laporan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) yang mengklaim bahwa sektor nikel, salah satu proyek andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlibat dalam praktik tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. “Tidak ada yang namanya kerja paksa di hilirisasi nikel. Sebagai mantan Menteri Investasi, saya memastikan tidak ada hal seperti itu,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Senin (7/10/2024) malam.
Bahlil juga meminta media lokal untuk berhati-hati dalam memberitakan isu ini, serta mengimbau agar informasi yang disebarkan berdasarkan fakta yang jelas. “Kita tidak boleh terpengaruh persepsi negatif asing. Media harus memegang prinsip nasionalisme, menyebarkan berita yang berbasis pada kebenaran, bukan spekulasi atau pengaruh pihak luar,” tambahnya.
Laporan yang memicu kontroversi ini, bertajuk Global State of Child and Forced Labour, dirilis pada 5 September 2024 oleh Departemen Tenaga Kerja AS. Laporan tersebut menyebutkan adanya indikasi kerja paksa di berbagai industri di beberapa negara, termasuk di sektor nikel Indonesia, dengan para korban diduga merupakan tenaga kerja asing asal China yang bekerja di pabrik smelter nikel di Sulawesi.
Deputi Wakil Menteri Ketenagakerjaan AS, Thea Lee, menyatakan bahwa para pekerja tersebut mengalami berbagai pelanggaran, termasuk kerja lembur berlebihan, pelanggaran keselamatan kerja, dan upah yang tidak dibayarkan. Namun, tuduhan ini segera dibantah oleh pihak Indonesia.
“Ini semua harus diverifikasi terlebih dahulu. Jangan asal percaya begitu saja dengan laporan yang belum jelas kebenarannya. Kita harus menjaga reputasi bangsa di mata dunia,” tutup Bahlil.
Sebagai catatan, sektor nikel merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan produksi smelter yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan-perusahaan China di Sulawesi. Pemerintah Indonesia selama ini telah berupaya keras mendorong hilirisasi industri nikel sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah komoditas tambang.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, dan bahwa praktik-praktik semacam kerja paksa tidak akan ditoleransi
