Jayapura — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mendapat sorotan tajam dari Gubernur LSM LIRA Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, yang menuntut langkah transparan dan tanpa pandang bulu dalam penyelidikan dugaan korupsi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Menurut Maniagasi, kasus ini memerlukan pendekatan yang tegas mengingat indikasi anggaran yang diselewengkan mencapai ratusan miliar rupiah, yang mustahil terjadi tanpa keterlibatan pimpinan atau pengambil kebijakan tingkat tinggi.
Hingga saat ini, empat tersangka telah ditetapkan, semuanya berasal dari Panitia Besar (PB) PON XX Papua. Mereka adalah TR (Ketua Bidang II PB PON), RD (Bendahara Umum), RL (Koordinator Bidang Transportasi), dan VP (Koordinator Bidang Venue). Tiga di antaranya sudah ditahan, sementara VP masih belum memenuhi panggilan dan akan segera dijemput paksa.
Maniagasi menyambut baik upaya awal Kejati Papua dengan penetapan tersangka ini, tetapi menekankan bahwa penyelidikan harus meluas ke semua level keterlibatan, termasuk pimpinan tinggi yang mungkin memiliki peran dalam kejahatan ini. “Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelaku level menengah. Korupsi dengan skala sebesar ini pastilah melibatkan lebih banyak pihak. Kejaksaan harus berani dan konsisten dalam menjalankan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Maniagasi.
Sejauh ini, Kejati Papua melalui Asisten Pidana Khususnya, Nixon N N Mahuse, menyatakan telah memeriksa 67 orang, terdiri dari 65 saksi dan dua ahli. Namun, bagi Maniagasi, upaya ini masih jauh dari cukup. Ia menegaskan bahwa publik akan terus mengawal kasus ini hingga semua yang bertanggung jawab, tanpa terkecuali, diaudit dan diperiksa.
“Publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus besar ini. Jangan sampai muncul kesan ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Kami meminta Kejati Papua untuk terus bertindak tegas dan transparan dalam mengungkap skandal ini,” imbuhnya.
Di tengah sorotan publik yang tinggi, LSM LIRA Papua menegaskan akan terus memantau dan mengkritisi proses hukum kasus ini. Maniagasi mengingatkan bahwa rakyat Papua menantikan keadilan dan transparansi yang nyata, tanpa ada aktor yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi atau pengaruh politik.
