Jakarta – Masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi periode evaluasi atas janji-janji politik yang telah disampaikan selama dua periode pemerintahannya. Namun, yang terjadi saat ini justru mengarah pada fenomena yang semakin mengkhawatirkan: tumbal politik. Dalam konteks ini, tumbal yang dimaksud adalah kepentingan rakyat dan integritas demokrasi yang seharusnya dijaga, tetapi malah dikorbankan demi kepentingan elite politik dan segelintir pihak yang berkuasa.
Pemerintah dan DPR: Antara Legitimasi dan Kepentingan Pragmatis
Seiring mendekatnya akhir masa jabatan Jokowi, kita menyaksikan berbagai kebijakan yang tampak tergesa-gesa dan kurang memikirkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang dibahas dan disahkan dalam waktu yang singkat, tanpa kajian yang mendalam dan partisipasi publik yang memadai, adalah contoh nyata dari tumbal politik ini. DPR, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, justru semakin terlihat tunduk pada kepentingan oligarki dan pragmatisme politik jangka pendek.
Salah satu contoh paling mencolok adalah pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial yang mendapatkan penolakan luas dari masyarakat sipil. UU Cipta Kerja, misalnya, yang disahkan dengan alasan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi pada praktiknya justru merugikan pekerja dan lingkungan. Alih-alih menjadi pilar demokrasi yang kuat, DPR tampak lebih sibuk melayani kepentingan pemodal besar daripada memperjuangkan hak-hak rakyat.
Manipulasi Demokrasi untuk Keuntungan Politik
Tidak hanya dalam pembuatan undang-undang, manipulasi terhadap proses demokrasi juga semakin mengkhawatirkan. Sistem politik yang seharusnya memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kini lebih mirip panggung sandiwara yang dikendalikan oleh aktor-aktor politik yang hanya peduli pada kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Salah satu fenomena yang mencolok adalah upaya memanipulasi pemilihan umum melalui berbagai regulasi dan keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan dominasi politik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang seharusnya adil dan transparan.
Mengorbankan Masa Depan Demi Keuntungan Sesaat
Pada akhirnya, semua manuver politik ini membawa kita pada satu kesimpulan: masa depan bangsa sedang dipertaruhkan demi keuntungan sesaat dari para elite politik. Rakyat, yang seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan, justru dijadikan tumbal dalam permainan kekuasaan yang tidak berkesudahan.
Pemerintah dan DPR seharusnya belajar dari sejarah bahwa politik yang berorientasi pada kekuasaan semata tidak akan pernah membawa kebaikan jangka panjang. Mereka perlu sadar bahwa setiap kebijakan yang diambil saat ini akan berdampak pada masa depan bangsa, terutama pada generasi mendatang yang akan menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini.
Jika pemerintah dan DPR terus mengabaikan suara rakyat dan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi demi kepentingan politik sesaat, maka masa depan Indonesia tidak hanya akan penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga kehilangan arah dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Sebagai penutup, kita semua, terutama para pemimpin bangsa, perlu merenungkan kembali makna dari kekuasaan dan tanggung jawab. Apakah kita akan terus menjadikan rakyat sebagai tumbal politik, ataukah kita akan berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi tindakan kita hari ini yang akan menentukan jawabannya.
Oleh: Toenjes Swansen Maniagasi, S.H.
